Tesis Anti Amplop ala Rofiuddin
Posted on | May 30, 2011 | 11 Comments
Rofiuddin, meraih gelar master dengan kajian fenomena amplop di kalangan jurnalis.
Menurut tesis Rofiuddin, vulgarnya praktek amplop bagi wartawan seperti menjadikannya budaya yang terstruktur.
Pertengahan Mei lalu menjadi saat bersejarah bagi Muhammad Rofiuddin, 28 tahun. jurnalis Tempo dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang ini meraih gelar master setelah dinyatakan lulus dalam sidang tesis program Magister Komunikasi Universitas Diponegoro. Tak main-main, ayah satu anak ini mengangkat judul tesis “Menelusuri Praktik Pemberian Amplop kepada Wartawan di Semarang.” Tentu saja, yang dimaksudnya adalah amplop berisi uang, yang biasa dibagikan untuk maksud agar wartawan menulis berita bernada baik.
Rofi, demikian ia akrab disapa, awalnya pesimis dengan tema penelitian tesisnya. Ia berpikir, isu amplop adalah isu generik yang sudah lama digarap AJI. “Saya sempat mengira, kawan-kawan AJI akan menganggap persoalan amplop sebagai isu lama dan usang, meski praktek amplop hingga kini belum ada tanda-tanda berhenti, bahkan makin marak saja,” ungkapnya. Nyatanya, keberhasilan mengangkat topik ini membuat Rofi seperti tak henti mendapat ucapan selamat dan undangan diskusi dari kolega sesama anggota AJI. Muncul pula usulan agar karya ilmiahnya ini dapat diabadikan menjadi buku.
“Di Semarang, vulgarnya praktek amplop bagi wartawan seperti menjadikannya budaya yang terstruktur. Setiap kali ada acara, para penyelenggara selalu menyediakan anggaran amplop bagi wartawan,” papar pria yang pernah tiga bulan ditempatkan Tempo menjadi jurnalis di ibukota ini.
Rofi pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktek amplop yang justru dilakukan institusi pendidikan. Menurutnya, para akademisi sering mengajarkan kode etik kepada para mahasiswa, tapi mereka seperti belum tahu bagaimana sulitnya menegakan kode etik itu di lapangan. “Bahkan, di satu sisi mereka mengajarkan kode etik, tapi mereka justru ikut bagi-bagi amplop, saat ada acara yang butuh liputan wartawan,” kisahnya. Rofi menekankan, hampir semua perguruan tinggi di Semarang selalu memberi amplop kepada wartawan pada saat ada menggelar event, mulai dari konferensi pers biasa sampai acara pengukuhan guru besar.
Tesis ini dikerjakan Rofi sejak Januari hingga April tahun ini, dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan paradigma interpretatif. Salah satu kajian yang digunakan yakni teori “Habitus”-nya Pierre Bourdieu. Para wartawan penerima amplop seperti habitus. Biasanya, wartawan baru mulai dari tidak kenal amplop, tidak mau amplop, sampai akhirnya justru memburu amplop. “Kenyataan ini terjadi karena wartawan baru itu justru dipaksa menerima pembagian amplop baik dari para seniornya maupun narasumber, sehingga struktur kognitif dan mental para wartawan adalah amplop, amplop, dan amplop,” jelasnya.
Teori lain yang digunakannya yakni tentang tahapan perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Berdasarkan pendekatan ini, menurut Rofi, para wartawan penerima amplop baru sampai tingkat pra konvensional, di mana mereka bertingkah seperti anak kecil, melakukan sesuatu atau tidak dengan tergantung imbalannya. “Persis seperti anak kecil yang baru mau melakukan sesuatu jika mendapat iming-iming permen,” tukasnya. Selain itu, ia juga menggunakan teori “The Gift”-nya Marcel Mauss, bahwa selalu ada “udang di balik batu” dalam pemberian amplop.
Informan tesis ini terdiri dari para wartawan, narasumber dan staf humas, perusahaan media, dan juga organisasi profesi, seperti PWI dan AJI. “Saya mewawancarai para wartawan dari berbagai jenis media dan berbagai pos liputan, mulai dari pos liputan basah, sampai yang biasa disebut pos kering. Para wartawan mengaku mendapat amplop berisi uang mulai Rp 10 ribu, sampai jutaan rupiah,” katanya.
Informan dari kalangan narasumber dan petugas humas diperlukannya untuk mengetahui motif/alasan pemberian amplop. Sementara itu, informan dari perusahaan media dilakukan untuk mengetahui mengapa mereka tidak memperketat aturan dan sanksi bagi karyawannya yang menerima amplop. “Khusus informan PWI dan AJI, saya ingin melihat bagaimana konsistensi dua organisasi ini dalam menegakkan kode etik,” kata lelaki asal Blora ini.
Rofi mengaku siap mendiskusikan hasil tesisnya ini dengan siapapun. “Saya sangat gembira jika tesis saya benar-benar dibukukan,” kata pria yang bisa dihubungi di nomer ponsel 081326280484 ini. Untuk pembaca Media Independen, Rofi membagi abstraksi dan koding tesisnya.
Maju terus, Rofiuddin, maju terus perjuangan mengikis budaya suap di kalangan jurnalis!
Abstraksi
Media massa selalu mendapatkan sorotan, terutama terkait dengan praktik penyalahgunaan profesi wartawan. Ada istilah “wartawan bodrek” yang biasa mendatangi narasumber agar diberi amplop berisi uang. Wartawan bodrek identik dengan wartawan yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas. Namun, saat ini wartawan yang bekerja di perusahaan media yang jelas dan mapanpun banyak yang bebas menerima amplop. Di Kota Semarang yang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga banyak wartawan yang mau menerima amplop. Fenomena ini tentu menarik karena dalam Kode Etik Jurnalistik, tindakan seperti itu jelas dilarang.
Posisi wartawan dan media massa yang strategis, karena bisa menyampaikan pesan kepada khalayak, telah dimanfaatkan para narasumber. Para narasumber atau humas di berbagai instansi, baik negeri maupun swasta, selalu ingin dekat dengan kalangan wartawan. Salah satu cara agar dekat dan bisa menaklukan wartawan adalah dengan cara memberikan amplop. Secara khusus mereka mengalokasikan anggaran untuk amplop wartawan.
Penelitian ini ingin melihat bagaimana dan mengapa praktik amplop wartawan di Kota Semarang? Apa alasan wartawan menerima amplop. Lalu, sejauhmana fungsi perusahaan media dan organisasi profesi dalam melakukan pengawasan agar wartawannya bisa tetap profesional.
Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menyajikan sejumlah temuan. Meski sudah tahu bahwa menerima amplop melanggar KEJ tapi banyak wartawan yang bebas menerima amplop. Minimnya gaji yang mereka terima telah menjadi pemicu wartawan menerima amplop. Akibatnya, amplop dari narasumber tidak dianggap sebagai pelanggaran tapi justru dianggap sebagai rezeki. Meski begitu ada wartawan yang digaji kecil tapi karena memiliki idealisme maka dia tidak mau menerima amplop. Adapun besaran amplop yang diterima wartawan sangat bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu hingga ada yang mencapai jutaan rupiah.
Sedangkan pihak narasumber/humas memberikan amplop kepada wartawan dengan tujuan agar diberitakan. Narasumber yang sering memberikan amplop adalah lembaga atau instansi yang membutuhkan pencitraan dan disana banyak perputaran uangnya, seperti di partai politik, DPRD Jawa Tengah dan perusahaan swasta. Seperti sudah menjadi budaya sehingga setiap kali mengundang wartawan harus memberikan amplop. Narasumber/humas sudah menyadari bahwa memberikan amplop ke wartawan merupakan larangan. Tapi mereka tidak berani ambil resiko menghentikan amplop. Ada rasa takut akan dijauhi wartawan sehingga acara/kegiatannya tidak dipublikasikan. Para wartawan semakin bebas menerima amplop karena banyak perusahaan media dan organisasi profesi sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap perilaku para wartawan.
Untuk menghentikan praktik amplop, setidaknya ada tiga pihak yang harus berperan. Ketiganya tidak perlu berjalan secara bersama-sama, tapi cukup salah satu diantara tiga pihak tersebut, yakni pribadi wartawan, tegasnya perusahaan media dan narasumber menghentikan pemberian amplop.
Rasionalisasinya, dalam keadaan apapun jika seorang wartawan idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Meski dengan gaji kecil dan tidak diawasi perusahaannya, tapi jika idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Selanjutnya, jika wartawan tidak idealis tapi perusahaan media tegas maka praktik amplop tidak terjadi. Jika perusahaan tegas maka pasti wartawannya yang menerima amplop akan dipecat. Selanjutnya, seburuk apapun kualitas wartawan dan seminim apapun pengawasan yang dilakukan perusahaan media, tapi jika narasumber tidak memberikan amplop maka praktik amplop juga tidak akan terjadi. Kecenderungannya, narasumber memberikan amplop ke wartawan karena ingin diberitakan atau kasusnya tidak diungkap. Cara pandang seperti itu harus diubah. Narasumber harus kreatif agar kegiatannya diliput wartawan. Selain itu, jika ingin tidak diberitakan keburukannya maka jangan sekali-kali berbuat keburukan.
Tags: AJI > Rofiuddin > tesis anti amplop. Universitas Diponegoro
Ditulis oleh Jojo Raharjo
Jojo Raharjo, pria yang menganggap sepakbola sebagai agama keduanya. Menjadi wartawan bayaran sejak 1997, pernah bekerja sebagai reporter Radio Sonora Surabaya, CVC Australia dan Tempo. Kini menjadi koordinator liputan di Kompas TV Network.
Comments
11 Responses to “Tesis Anti Amplop ala Rofiuddin”
Leave a Reply
Blogroll
Tag
AJI AJI Denpasar AJI Jakarta AJI Malang akuisisi Amnesty Internasional Apresiasi Jurnalis Jakarta balibo Blog Dewan Pers gurita Indonesia Indosiar Internet jurnalis Jurnalisme Kebebasan Informasi Kebebasan Pers Kekerasan pada Jurnalis Kekerasan Wartawan KIDP Kompas KPI Krakatau Steel LBH Pers Media Mesir New Media Pembunuhan Jurnalis Referensi Ridwan Salamun SBY SCTV Semarang Serikat Pekerja serikat pekerja media Sigi suap televisi Twitter Union busting Upi Asmaradhana UU Penyiaran Wartawan WikiLeaks
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
June 11th, 2011 @ 11:10 pm
Selamat tuk Rofiuddin. Dan tulisan ini juga sangat bagus!
June 12th, 2011 @ 11:20 am
jangan lupa, jurnalis harus tetep meliput di lapangan….jangan keasyikan bikin thesis saja…hehehe…..
June 15th, 2011 @ 8:12 pm
pengen mengikuti jejak mas Rofi
July 19th, 2011 @ 4:31 pm
Beberapa tahun yang silam, tepatnya saat ada petinggi prov datang ke daerah, saya sempat bertanya, tentang kelanjutan korupsi pejabat daerah. Dengan mimik tidak suka, pejabat prov mengatakan, “sekarang topiknya peresmian pembangunan. Anda dari mana?” Bagi wartawan didamprat seperti itu, wajar saja, yang kemudian tidak wajar, justru di kalangan wartawan ada yang bilang begini :”Bapak pejabat itu tidak berkenan dengan pertanyaan korupsi pejabat di daerah, wajar kalau dia marah. Apa Anda belum tahu?” Sejak kapan ya wartawan kita punya nyali memprihatinkan seperti ini. Tahu, tidak tahu, korupsi is korupsi, sudah selayaknya bila ditanyakan kepada pihak yang terkait. Ironisnya kasus serupa terulang kembali, pada saat proyek PLTU yang konon kabarnya tidak jadi dibangun di Kendal tapi pindah ke Batang. Wartawan seharusnya sadar bahwa keberadaannya di muka bumi ini, sebagai kontrol sosial. Tidak lebih dan kurang dari itu.
August 27th, 2011 @ 4:16 pm
Lho amplop itu kecil….,yang ada sekarang Wartawan APBN artinya kehadirannya dibiayai APBN baik tiket pesawat,akomodasi,ini pengakuan Humas salah satu Kementerian kepada kami,lho..udah dapat iklan lalu wartawannya dibiayai uang rakyat,padahal ngakunya wartawan media mainstream kenapa tidak dibuat tesisnya?…….Hmmmmmmm pantes korupsi bisa ditutupi di kementerian….wartawan ada yang dikendalikan humas dengan dalih forum wartawan…Dewan Pers kok diam aja……padahal sudah dilapori……opo tumon…hidup AJI
August 27th, 2011 @ 4:17 pm
Lho amplop itu kecil….,yang ada sekarang Wartawan APBN artinya kehadirannya dibiayai APBN baik tiket pesawat,akomodasi,ini pengakuan Humas salah satu Kementerian kepada kami,lho..udah dapat iklan lalu wartawannya dibiayai uang rakyat,padahal ngakunya wartawan media mainstream kenapa tidak dibuat tesisnya?…….Hmmmmmmm pantes korupsi bisa ditutupi di kementerian….wartawan ada yang dikendalikan humas dengan dalih forum wartawan…Dewan Pers kok diam aja nih
September 3rd, 2011 @ 1:29 pm
Selamat mas, smoga mendapat dukungan banyak pihak sehingga bisa terealisasi anti amplopnya.
September 27th, 2011 @ 3:53 pm
Muantabz…mas Muhammad Rofiuddin KP2KKN siap membantu dan men-support dlm penerbitannya
October 17th, 2011 @ 8:18 pm
Media tempat wartawan bekerja itu tidak semuanya menanggung kesejahteraan. Lantas siapa yang mesti disalahkan ?
February 10th, 2012 @ 11:35 am
wah hebat. Terimakasih mas Eko!
Salam
February 10th, 2012 @ 11:38 am
Dear Mas Sudarto,
Memang memperihatinkan, kalau ada wartawan yang tidak kritis dan tidak independen.
salam,